BBM Naik, Pertumbuhan Ekonomi RI Melambat

"SOLUSI MASALAH KESEHATAN, CRYSTAL X"  Wacana pemerintah yang menyebut opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bakal memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal itu hanya bisa dihindari, jika pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat. 

Penilaian tersebut disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Slamet Sutomo, di kantornya, Jakarta, Senin, 6 Februari 2012. "Kalau BBM naik kan daya beli masyarakat turun," ujarnya.

Slamet mengatakan, kompensasi yang diberikan pemerintah bertujuan untuk mengganti dampak dari penurunan daya beli masyarakat. Kompensasi terutama diarahkan pada pelayanan publik seperti transportasi umum, listrik, dan air bersih. 

"Kalau tidak ada action seperti itu, yang bisa turun pertumbuhan ekonomi, karena biaya produksi naik," kata dia. 

Tak hanya dari harga kenaikan BBM, faktor penekan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun mendatang berasal dari sisi ekspor. Krisis global yang kini melanda Eropa dan Amerika Serikat diyakini akan berdampak pada melemahnya kegiatan ekspor. 

Untuk menyiasati kondisi tersebut, BPS mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan pasar domestik yang masih besar. Indonesia sudah tidak bisa lagi bergantung pada pasar ekspor. 

"Produksi harus ditingkatkan, tapi jangan berorientasi ekspor. Kalau tidak, nanti impor kita naik tinggi dan balance of trade semakin tipis," imbuhnya.

Pndapatan Perkapita Naik 13,8%, Kabar Baik?

"SOLUSI MASALAH KESEHATAN, CRYSTAL X"  Di tengah demonstrasi buruh marak menuntut kenaikan upah minimum, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru. Pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, menurut BPS, meningkat selama tiga tahun terakhir, rata-rata naik 12,9 persen per tahun.

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduknya. Pendapatan per kapita juga merefleksikan produk domestik bruto (PDB) per kapita.

Pendapatan per kapita itu sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, makin makmur negara tersebut.

Pada 2009, menurut data BPS, pendapatan per kapita penduduk Indonesia Rp23,9 juta, atau naik 11,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Tahun berikutnya, pendapatan per kapita masyarakat kembali meningkat menjadi Rp27,1 juta. Kali ini peningkatannya 13,3 persen dibanding 2009.

Terakhir, selama 2011, pendapatan per kapita itu sudah mencapai Rp30,8 juta atau sekitar US$3.542,9. Kenaikannya hampir sama dengan tahun sebelumnya, 13,8 persen. Jika dihitung per bulan, rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia sekitar Rp2,56 juta. 

Pengamat ekonomi Aviliani mengatakan kenaikan pendapatan per kapita itu cenderung dikontribusi oleh meningkatnya jumlah kelas menengah di negeri ini. Kenaikan harga komoditas terutama di sektor tambang telah memicu peningkatan pendapatan kelas menengah hingga empat kali lipat.

"Banyak pemilik tambang yang kini menjadi orang kaya baru," ujar Aviliani kepadaVIVAnews di Jakarta, Senin 6 Februari 2012.

Dia menilai, dengan jumlah orang kaya baru yang mencapai sekitar 50 juta orang, kontribusi terhadap pendapatan per kapita Indonesia cukup besar. "Hitungan kami itu untuk kelas menengah yang berpenghasilan Rp10 juta ke atas," tuturnya.

Meski demikian, dia menjelaskan, kenaikan pendapatan per kapita itu masih dibayangi kesenjangan. Karena, menurut Aviliani, sekitar 36 juta penduduk Indonesia tergolong miskin, dan 40 juta lainnya hampir miskin.

"Kondisi itu membuat kontribusi kelas menengah terhadap pendapatan per kapita masih jauh dibanding golongan buruh," tuturnya.

Dia optimistis, hingga 2020, kelas menengah di Indonesia akan terus meningkat. Pertumbuhan itu di antaranya karena faktor pendidikan yang lebih baik. Dengan pendidikan yang membaik, masyarakat akan meminta imbalan pendapatan lebih besar. "Apalagi, tiap tahun, lahir sekitar tujuh juta kelas menengah baru," katanya.

Ekonomi tumbuh

Meningkatnya pendapatan per kapita yang di antaranya ditopang kenaikan di sejumlah sektor usaha, terutama tambang itu akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Pelaksana Tugas Kepala BPS, Suryamin, dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Senin, 6 Februari 2012, mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2011 mencapai 6,5 persen. "Sepanjang 2011 terjadi pertumbuhan di semua sektor ekonomi," kata Suryamin.

BPS mencatat, nilai produk domestik bruto Indonesia pada 2011 mencapai Rp7.427,1 triliun. Selama 2011, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak bertumpu pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh 10,7 persen.

Selanjutnya diikuti sektor bisnis perdagangan, hotel, dan restoran 9,2 persen. Sedangkan keuangan, real estate, dan jasa perusahaan sebesar 6,8 persen.

Kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2011 banyak ditopang oleh kegiatan ekspor dengan porsi 13,6 persen diikuti impor 13,3 persen. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi mengontribusi 8,8 persen, pengeluaran rumah tangga 4,7 persen, dan konsumsi pemerintah sebesar 3,2 persen.

Struktur PDB Indonesia 2011 hampir separuhnya berasal dari pengeluaran rumah tangga sebesar 54,6 persen, PMTB 32 persen, ekspor 26,3 persen, konsumsi pemerintah 9 persen, dan impor minus 24,9 persen. 

Selama 2011, BPS melaporkan lapangan usaha yang banyak tumbuh berasal dari sektor pengolahan sebesar 24,3 persen, pertanian 14,7 persen, perdagangan, hotel, restoran 13,8 persen, dan sektor bisnis lainnya 47,2 persen.

Namun, tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,5 persen itu bukanlah penentu kesuksesan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Peningkatan PDB di Indonesia justru membuat negara semakin miskin sumber daya.

Pakar ekonomi dan politik dari Amerika Serikat, Lex Rieffel, mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mengalami keterpurukan di tengah sumber daya yang melimpah.

"Indonesia tidak menangani sumber daya alamnya dengan baik," ujar dia dalam perbincangan dengan VIVAnews, akhir Januari lalu. 

Pemerintah, dia melanjutkan, justru menghancurkan sumber alam dengan terlalu berlebihan mengekploitasinya. Bahkan, dia menilai pemerintah tidak mengalokasikannya untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. 

Ahli sistem finansial global di Brookings Institution, lembaga riset kebijakan berbasis di Washington DC itu menambahkan, pemerintah terlalu terfokus pada upaya meningkatkan PDB. Namun, di sisi lain malah mengorbankan sumber daya alam. 

Dia mencontohkan penjualan gas alam hingga miliaran dolar AS dari Indonesia keluar negeri. Memang dari penjualan itu, Indonesia meraup banyak untung, sekaligus meningkatkan PDB. Tapi, kenyataannya, Rieffel, menegaskan, gas yang merupakan kekayaan Indonesia akan hilang selamanya. 

"Peningkatan PDB ini malah justru membuat negara semakin miskin," ujarnya.

Kondisi itu, dia mengatakan, justru membuktikan PDB tidak bisa meningkatkan kualitas hidup rakyat. Ada banyak bukti empiris dan studi yang menurut dia, menunjukkan kualitas hidup dan kebahagiaan rakyat tidak ada hubungannya dengan PDB dan kekayaan negara. 

2012, Semua Wilayah RI Bisa Nikmati Internet??

"SOLUSI MASALAH KESEHATAN, CRYSTAL X"  Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, optimis bisa memenuhi target yang dicanangkan dalam program "Indonesia Connected 2012".

Menurut Tifatul, hanya wilayah Indonesia Timur yang belum selesai membangun infrastruktur Information Communication and Technology (ICT). "Saat ini Telkom sedang menghubungkan kabel optik dari Manado ke Ternate, terus ke Papua," kata Tifatul, Jakarta, Senin, 6 Febuari 2012.

Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini kemudian mengatakan bahwa pertumbuhan pengguna internet lebih cepat dari pertumbuhan infrastruktur. Saat ini, jumlah provinsi yang telah terhubung infrastruktur internet mencapai 80 persen. Ini mencakup 27 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. 

Selain itu, Tifatul menuturkan, berkembangnya banyak perangkat yang mendukung internet menyebabkan pertumbuhan pengguna internet sudah jauh melampaui pertumbuhan infrastruktur untuk internet. Sehingga akses internet pun bisa dicapai melalui perangkat mobile.

Melengkapi ucapan Tifatul, Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia mengatakan, data pengguna data internet di perangkat mobile memang meningkat secara signifikan, bahkan tercatat lebih dari 70 juta pelanggan data.

"Pertumbuhan pelanggan data tahun 2012 diperkirakan mencapai 100 persen," ujar Ketua ATSI yang juga Direktur Utama Telkomsel, Sarwoto Atmosutarno, pertengahan Januari lalu.

Sedangkan dalam catatan Tifatul, pengguna akses internet di non-perangkat mobile pun tak kalah cepat. Dari semula dua juta, kemudian bergerak ke empat juta, dan kini sudah mencapai lebih dari 45 juta.

"Tiap hari orang internetan, tapi infrastruktur tidak dapat langsung secepat itu," kata mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini.

Layanan Dasar

Namun, berdasarkan keterangan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika Kementerian Kominfo, Muhammad Budi Setiawan, angka 80 persen infrastruktur tersebut merupakan koneksi layanan dasar. Koneksi itu meliputi telepon satelit dan telepon seluler.  

Menurut Budi, keterpenuhan infrastruktur untuk layanan dasar tersebut merupakan landasan untuk mendukung program "Indonesia Information 2014" dan "Indonesia Broadband 2015". 

Budi menjelaskan, "Indonesia Connected 2012" merupakan backbone atau jalan tol untuk mendatangkan layanan internet yang memadai, sesuai kebutuhan masyarakat. 

Sejumlah pembangunan infrastruktur pun diperlukan untuk mewujudkan tidak hanya keterhubungan akses internet, tapi juga layanan data yang cepat. "Untuk itu, diperlukan jaringan kabel optik untuk mendukung layanan internet,” ucap Budi.

Untuk membangun infrastruktur internet, pemerintah juga mendorong beberapa operator untuk membangun backbone di Indonesia bagian Timur. Dengan menggunakan anggaran dari Universal Service Obligation (USO), operator digandeng untuk menyambung kawasan Indonesia Timur dengan kabel optik.  “Mudah-mudahan tahun ini selesai, karena medannya sulit, ada banyak gunung,” katanya.

Untuk mengatasi ini, di program Palapa Ring, pemerintah pun akan mengoptimalkan penggunaan kabel optik.

“Kami mendorong operator untuk menghubungkan daerah-daerah meski secara bisnis tidak begitu menguntungkan,” tutur Budi.

Internet Cepat?

Bicara tentang internet, tentu keterhubungan akses saja tidaklah cukup. Kecepatan akses juga menjadi bagian penting yang perlu diperhitungkan.

Berdasarkan World Summit on the Information Society, standar kecepatan akses adalah 512 kbps. Karena itu, berdasarkan situs Kementerian Kominfo, di tahun 2012 harapan kecepatan akses minimum per pengguna adalah 512 kbps di empat area.

Budi memahami kecepatan itu belum memenuhi kenyamanan pengguna internet. "Belum bisa menikmati video secara nyaman, masih pelan-pelan," ucap Budi. 

Tapi, menurut dia, kecepatan akses 512 kbps sudah cukup memadai di Indonesia. Kota-kota besar juga sudah terakomodasi di kecepatan ini. 

Selanjutnya, di tahun mendatang, kecepatan akses internet  diharapkan meningkat. Di tahun 2016, kecepatan internet di Area 1 ditargetkan mencapai 2 Mbps. Sedangkan di kawasan yang semakin pelosok, dari Area 2 hingga 4, ditargetkan mencapai 1 Mbps.

Sedangkan di tahun 2020, Kementerian Kominfo menargetkan kecepatan akses di Area 1 dan Area 2 mencapai 3 Mbps, di Area 3 mencapai 2 Mbps, dan Area 4 mencapai 1 Mbps.